SUMBAR,NASIONAL3.COM– Beredar informasi Proyek Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman barat sudah terkondisikan, dari informasi ER yang merupakan salah satu rekanan yang ikut dalam katalog pengadaan tersebut jika ingin mendapatkan proyek tersebut harus menemui Dd yang merupakan keluarga dari Wakil Bupati Pasaman Barat H.Risnawanto.
“Saya Ndak tau tujuannya apa namun mereka mengatakan jika saya ingin mendapatkan proyek tersebut dimana PPK baru bisa mengklik perusaan kami, saya harus menemui DD yang merupakan keluarga dari wakil Bupati Pasbar, karena PPK mengatakan tahun 2023 nanti proyek Jasa Kebersihan RSUD ini adalah jatah untuk Wabup,”ujarnya.
Kejadian ini tentu cukup mengejutkan untuk itu wartawan menkonfirmasi kejadian ini kepada Surdariyanto yang merupakan PPK untuk pengadaan Jasa kebersihan di RSUD Pasaman Barat, Ia menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
“Terkait dengan proyek pengadaan jasa kebersihan di RSUD itu jatahnya Wabup, Itu tidak benar inikan BLUD dengan sistim pengadaan katalog, jadi saat ini kita sedang melakukan verifikasi dan analisa kewajaran, termasuk keberadaan perusahaan dimana perusahaan berada,”ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto meskipun Sudah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, hingga saat berita ini di tayangkan belum memberikan jawaban.
Disamping juga didapatkan informasi bahwa adanya pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai tim sukses Wakil Bupati Pasbar mencari perusahaan atau pinjam bendera perusahaan untuk bisa ikut dalam proyek tersebut.
Jika seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang di sampaikan Kajari Pasaman Barat dalam penyuluhan hukum kepada PPK beberapa waktu lalu dimana Kajari menjelaskan perbuatan atau kegiatan yang selama ini dianggap biasa namun merupakan tindakan korupsi yakni diantaranya pinjam bendera, sub kontraktor, jual proyek dan pengaturan di dalam proses penunjukan pihak ketiga.(red)
